Topi Terbus, Mercusuar, dan Kebangkitan Anti-Kolonial

Abad ke-19 adalah puncak goncangan, baik bagi kondisi sosio-politik dan ekonomi dalam tubuh kesultanan Turki sebagai perwakilan kekuatan Islam, juga terhadap pergerakan kolonialisme Barat yang kewalahan mengatasi gelombang penyebaran Muslim secara global. Di Nusantara, jumlah pendatang Hadharim (Arab asal Yaman Selatan) membengkak menandingi masyarakat Tionghoa.

Kondisi ini diperburuk dengan persaingan misi penyebaran agama kedua pihak, maka pemerintah kolonial di Nusantara tak segan-segan menekan wilayah pergerakan kelompok masyarakat Hadharim, bahkan memersulitnya dengan merilis passenstelsel, semacam surat izin bagi masyarakat Hadharim yang berusaha keluar dari wilayah konsentrasinya.

Belanda merilis aturan tersebut begitu ketatnya, juga melarang pendatang Arab ini untuk bermalam di luar wilayahnya, belum lagi izin tersebut sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan. Kebijakan ini membuat kelompok Hadharim berontak dan meminta status sosial yang sama, sebagian meminta disamakan dengan golongan Eropa, sedang sebagian lainnya berharap disamakan dengan masyarakat bumiputera, terutama mereka yang memiliki ibu pribumi.

Dalam keterjepitan dan kekacauan, sebuah pencerahan muncul ketika pada tahun 1870an pemerintahan Abdul Hamid II di Turki membawa ideologi pan-Islami yang bermisi menyatukan semua umat Muslim di seluruh dunia dalam satu pemerintahan Utsmani (Ottoman) dan bangkit secara politik, dimana Turki merilis fatwa bahwa semua umat Muslim di seluruh dunia adalah rakyatnya.

Misi ini dimotori seorang pemikir Islam asal Universitas Al-Azhar Mesir, Jamaluddin Al-Afghani yang dalam bukunya al-A’mal al-Kamilah, menumpahkan ide-ide tentang persatuan umat Islam yang terpecah dalam berbagai madzhab (aliran). Ide tersebut akhirnya berubah menjadi kampanye global.

Dalam menjalankan misinya, Al-Afghani dibantu seorang muridnya yang berasal dari Mesir, Muhammad Abduh yang melakukan pembaruan di bidang pendidikan, hukum, dan spiritual. Abduh mencoba menengahi kebangkitan kembali umat Muslim di dunia, sambil juga mengadaptasi modernitas.

Salah satu gerakan yang paling nyata adalah diterbitkannya surat kabar Al Manaar (Mercusuar) di Kairo pada 1898 di bawah pimpinan Rashid Ridha, salah seorang murid Muhammad Abduh. Surat kabar ini tidak hanya beredar di Mesir, tetapi juga diartikan dan diterbitkan di beberapa negara dengan jumlah Muslim tinggi, salah satunya Nusantara. Surat kabar reformis ini dianggap salah satu yang cukup berhasil dalam mengumpulkan dan merubah pola pikir masyarakat Muslim di seluruh dunia, terutama dalam menyikapi kolonialisme oleh Barat.

Alih-alih menggunakan perlawanan yang mengedepankan kekuatan fisik, Al-Manaar menggunakan 3 instrumen utama: Jurnalistik, organisasi politik, dan pendidikan modern, sebagaimana terlihat dalam beberapa artikel awalnya yang banyak membahas Islam dan modernitas, praktik-praktik reliji, dan aspirasi reformasi reliji yang sarat akan ajakan untuk mengkaji kembali aturan-aturan dalam Islam terkait modernitas dan perubahan zaman.

Dengan cepat surat kabar tersebut dianggap sebagai titik balik dari kebangkitan Muslim global karena tak hanya berisi kritik, artikel tersebut menawarkan solusi dan strategi dalam mencapai tujuan mereka. Karenanya surat kabar ini dicekal di negara-negara yang berada di bawah penjajahan Barat.

Kampanye ini dengan cepat diserap kalangan Muslim di seluruh dunia, terutama kalangan intelektual yang melihat pan-Islam sebagai solusi dari penjajahan Barat, termasuk di jalan pendidikan Islam modern dan reformis seperti yang diadaptasi oleh Al Irsyad dan Jamiat Kheir.

Menyebar hingga ke seluruh Hindia, ideologi ini dengan cepat mengumpulkan pendukung hingga pemerintah kolonial melihatnya sebagai ancaman besar. Kala itu, banyak orang Arab yang memasang foto Sultan Hamid II sebagai dukungan atas ide pemerintahan tunggal Muslim di Turki dan pan-Islamisme. Mereka juga menunjukkan simpati dengan mengenakan Terbus, topi merah khas Turki, setelah pelantikan Ratu Belanda Wilhelmina pada 1898. Kendati demikian, mereka akhirnya malah mendapat perlakukan lebih keras dari sebelumnya.

Berita ini hingga dimuat beberapa jaringan media luar negeri, seperti al-Ma’lumat (Konstantinopel), al-Mu’ayyad (Kairo), Samarat al-Funun (Beirut), dan Salam (Iskandariah). Salah satu kisah yang cukup terkenal yakni mengenai Husain Al-Attas yang menolak keluar dari kampung bumiputera dan akhirnya harus berurusan dengan pihak hukum kolonial.

Di saat bersamaan, pemerintah Belanda menaikkan status sosial orang-orang Jepang sederajat dengan orang Eropa. Maka pemberontakan makin tak terhindar hingga pemerintah Belanda akhirnya menyerah. Berbagai kebijakan yang menekan pergerakan Hadharim akhirnya dicabut sehingga pemberontakan pun mereda.

Ketika kekuasaan pemerintahan atas Indonesia berpindah tangan ke Jepang, pengaruh pan-Islam dibabat habis guna membendung pergerakan perlawanan yang berasaskan Islam. Hubungan komunikasi antara Indonesia dan negara-negara Islam lainnya juga diputus. Kondisi ini diperburuk dengan merosotnya kekuatan Turki sebelum pecahnya Perang Dunia II.

Sedang di Nusantara, pan-Islam menjadi pemicu dari bangkitnya organisasai Islam di Indonesia dalam ranah politik, salah satunya yakni Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tahun 1943 di bawah pengakuan hukum Jepang. Dua tahun berikutnya, Kongres Muslim Indonesia memutuskan Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Islam dengan fungsi memayungi organisasi Islam lainnya.

Setelah Perang Dunia II, konsep pan-Islam di beberapa negara berevolusi menjadi gerakan revolusi Islam, melahirkan gerakan-gerakan seperti Hizbut Tahrir (Palestina), Muslim Brotherhood (Mesir), dan Jemaat Islami (Pakistan). Sedang di Indonesia, ideologi ini cukup berpengaruh dalam lahirnya Negara Islam Indonesia (NII).

Adil Albatati

Adil Albatati

A writing and music enthusiast, Adil has deep concern in picturing Arab descent's daily life as Indonesian human beside just their political or religious role in the nation. Adil involved in some projects along with international researchers, artists, and also government.