Geliat Politik Putra Arab di Nusantara

Pada awalnya, hal mendasar yang membawa keturunan Arab dalam jalur politik Nusantara yakni besarnya keinginan untuk diakui sebagai warga negara Indonesia, baik oleh golongan Arab pendatang asli (walayti), oleh pemerintahan Kolonial Belanda, maupun penduduk asli Nusantara.

Ketika golongan walayti tiba, mereka berorientasi tanah air mereka adalah Hadhramaut, sedang Indonesia hanya sebagai tanah kedatangan dimana mereka mencari peraduan untuk hidup lebih baik. Selama masa itu, mereka banyak menikahi wanita pribumi yang akhirnya melahirkan kelompok muwallad, golongan peranakan Arab-pribumi yang menuntut agar diakui sebagai bumiputra, sebuah keinginan yang ditentang keras kelompok Walayti karena mereka menginginkan anak-anak mereka tetap melihat Hadhramaut sebagai tanah air mereka.

Penolakan itu diperburuk dengan kebijakan Kolonial Belanda yang menggolongkan kelompok muwallad ini sebagai pendatang asing, meski mereka beribu pribumi dan dilahirkan di Nusantara. Pihak kolonial memberlakukan penggunaan surat izin jalan (Passen Stalsel) dan membatasi pembelian tanah. Hal ini terutama diakibatkan karena Kolonial Belanda melihat orang-orang Arab seringkali menjadi dalang pemberontakan terhadap pemerintahan mereka.

Sebuah gerakan Pan-Islam internasional dimulai dari Turki oleh Jamaludin al-Afghani, mendorong Muslim di seluruh dunia untuk bangkit menentang penjajahan Kolonial Barat. Kampanye ini diperkuat dengan pengaruh revolusi konfusianisme pada 1895 terhadap orang-orang Tionghoa yang akhirnya menjalar hingga ke masyarakat peranakan Arab.

Masyarakat Arab yang memiliki keterikatan agama dengan golongan pribumi telah memainkan peran penting dalam pergerakan ini. Hal pertama yang mereka lakukan yakni membentuk organisasi yang mengadaptasi organisasi Jamiat Kheir sebagai lembaga pertama masyarakat Hadharim. Organisasi ini kemudian membuka mata akan perkembangan pribumi dengan memberikan kepemimpinan dan dana, serta kaitannya dalam perkembangan pers berbahasa Melayu.

Selain adanya persamaan agama, hubungan dalam bidang bisnis di antara dua kelompok ini juga menjadi dasar penting terbentuknya organisasi Islam pertama di Hindia, Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan di Bogor pada tahun 1909. Dalam sejarah umum, diketahui bahwa jurnalis Jawa bernama Tirtoadisurjo adalah figur perintis pendirian SDI. Namun faktanya, organisasi ini adalah hasil dari kerja keras antara pedagang Jawa dan Arab sebagaimana tercermin dalam komposisi awal para pendirinya, yakni lima orang Hadhrami dan empat orang Jawa, termasuk Tirtoadisurjo. Tujuan awal didirikannya organisasi ini adalah sebagai wadah pedagang Muslim Jawa dan Arab yang saat itu tengah berkembang, namun harus menghadapi pedagang Tionghoa dan Eropa.

Akhir 1909, SDI berada di ambang kehancuraan karena pemerintah kolonial menolak memberikan status legal organisasi karena orang Arab dan pribumi memiliki dasar pengaturan yang berbeda, sehingga tidak memungkinkan berada dalam satu organisasi.

Tirtoadisurjo kemudian membubarkan SDI pada tahun 1910, melelang seluruh aset miliknya, dan segera mendirikan organisasi serupa dengan anggota yang hanya dibatasi untuk pribumi saja. Meski secara perkembangan terlihat lebih baik, namun pergerakan ini terhambat karena tidak adanya kucuran dana yang awalnya didapatkan dari para pengusaha Arab.

Di sisi lain, para pedagang batik Muslim di Surakarta membentuk organisasi bernama Rekso-Roemekso pada tahun 1911 untuk melindungi status legal sebagai lembaga non-perusahaan setelah sering teribat pertikaian dengan pedagang Tionghoa. Pada tahun 1912, Rekso-Roemekso berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI). Organisasi ini lambat laun melebarkan sayapnya hingga ke seluruh pantai Jawa, dimana banyak nama Arab yang akhirnya turut andil menjadi anggotanya, termasuk beberapa mantan dewan eksekutif SDI.

Meski awalnya ditujukan untuk para pedagang Muslim, namun muncul sentimen non-pribumi dalam organisasi yang berujung pada kongres SI pada tahun 1913, dimana didapatkan hasil bahwa anggota non-pribumi hanya akan diterima jika terbukti memiliki kontribusi yang baik, dan hanya satu anggota non-pribumi yang boleh dilibatkan dalam kepengurusan organisasi. Sentimen ini memburuk ketika kongres berikutnya digelar pada 1915, dimana seorang pejabat kolonial yang turut hadir, memeringatkan akan membesarnya pengaruh orang Arab dalam arah organisasi ini. Dengan segera paranoia ini menyebar di antara anggota peribumi sehingga muncul ketidaknyamanan anggota Arab. Tahun 1919, terjadi pngunduran diri besar-besaran dari anggota Arab.

Sebelum terjadi pengunduran diri lebih banyak lagi, Tjokroaminoto menginisiasikan komite yang serupa dengan Sarekat Islam, yakni Tentara Kandjeng Nabi Mohammad (TKNM) yang ditujukan bagi kelompok Hadhrami Muslim. Kelompok ini selain bergerak di bidang ekonomi, memiliki beberapa misi keagamaan yakni memajukan Islam di Hiindia, melindungi dan memertahankan kepentingan Islam, serta meningkatkan persatuan Muslim. Pada awalnya, organisasi sangat menarik banyak minat masyarakat Arab, namun pada akhirnya organisasi ini mendapat tentangan dari masyarakat pribumi yang mengkhawatirkan invasi dan penguasaan oleh masyarakat Arab. Oktober 1919, TKNM membubarkan diri.

Setelah masa itu, seorang tokoh bernama M.B.A. Alamudi membentuk organisasi persatuan Arab nasional di bawah bendera Arabische Verbond (AV), namun karena anggotanya banyak berasal dari golongan Walayti, maka dilarang berkecimpung dalam dunia politik. Alamudi kemudian mendirikan organisasi serupa bernama Indo-arabische Verbond (IAV) untuk kaum peranakan Arab-pribumi, meski upaya ini tidak terlalu berhasil.

Gerakan yang lebih nyata yakni ketika sebuah organisasi bernama Persatuan Arab Indonesia (PAI) dibentuk oleh AR Baswedan, seorang tokoh peranakan Arab asal Surabaya yang banyak mengelilingi Nusantara untuk mengumpulkan tokoh-tokoh serupa. Baswedan dibantu Nuh Al-Kaf, pimpinan surat kabar Pewarta Arab Semarang, menemui A.S. Alatas, Hasan Argubi, Abdurrahman Alaydrus, Abdullah Badjrei, dan Husein Bamasymus di Jakarta pada 11 September 1934.

Hasil dari pertemuan itu yakni digelarnya kongres pemuda peranakan Arab di Semarang pada 4-6 Oktober 1934, dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda Keturunan Arab yang menitikberatkan pada poin menjadikan Indonesia sebagai tanah air dan melepaskan diri dari belenggu isolasi kolonial.

Tanggal 18-25 April 1940, PAI menggelar kongres berikutnya di Jakarta, dimana dalam forum tersebut PAI berubah haluan menjadi organisasi politik, salah satunya dengan mengganti nama menjadi Partai Arab Nasional. Sebelum perubahan itupun, sebenarnya PAI telah terjun dalam gerakan politik, yakni ketika berperan serta dalam Petisi Sutardjo dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Mereka juga tergabung dalam Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI), gabungan beberapa organisasi Islam di Indonesia.

Perjuangan peranakan Arab tersebut memancing beragam reaksi, terutama dari kalangan pergerakan nasional. Sebagian mendukung penuh, sebagian meragukan, bahkan terdapat kelompok yang menolak. Ki Hajar Dewantara, Moh Hatta, dan Ir Soekarno adalah beberapa nama yang mendukung penuh pergerakan ini. Secara organisasi, terdapat Parindra dan Gerindo yang menerima baik perjuangan peranakan Arab. Dalam sejarah pra-kemerdekaan dan hingga saat ini, banyak didapati tokoh peranakan Arab dalam dunia politik Indonesia.

Adil Albatati

Adil Albatati

A writing and music enthusiast, Adil has deep concern in picturing Arab descent's daily life as Indonesian human beside just their political or religious role in the nation. Adil involved in some projects along with international researchers, artists, and also government.